Anisa Alwiyah Taha

1. Mengapa anda perlu mempelajari bisnis?
Jawab :
Karena dengan belajar bisnis kita dapat mengerti cara dalam memulai dan mengelola suatu usaha. Sehingga diharapkan setelah kita mempelajari bisnis kita dapat mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari di bangku perkuliahaan ke dalam dunia nyata. Dengan usaha yang kita bangun ini diharapkan kita dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar tempat tinggal kita pada khususnya serta perekonomiaan negara Indonesia pada umumnya.

2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia? Jelaskan!
Jawab:
faktor-faktor yang mempengaruhi iklim bisnis Indonesia, mencakup:
(1) instabilitas makroekonomi,
(2) kualitas infrastruktur terutama: transportasi, listrik, dan telekomunikasi,
(3) korupsi baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemda,
(4) ketidakpastian kebijakan ekonomi,
(5) system hukum dan penyelesaian konflik,
(6) tarif dan administrasi pajak,
(7) ketrampilan dan pendidikan tenaga kerja,
(8) peraturan ketenagakerjaan baik dari pemerintah pusat maupun pemda,
(9) biaya dan akses pembiayaan (cost of finance and financial access),
(10) surat ijin baik dari pemerintah pusat maupun pemda,
(11) peraturan perdagangan dan bea-cukai baik nasional maupun regional,
(12) tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan,
(13) praktek-praktek monopoli,
(14) urusan pertanahan, dan
(15) perizinan usaha.
Berdasarkan survei, faktor utama yang mempengaruhi iklim bisnis adalah tenaga
kerja dan produktivitas tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi
(Kuncoro, 2006). Faktor institusi yang dimaksud, terutama ialah institusi birokrasi (pemerintah).
Untuk kasus Indonesia, birokrasi banyak disorot karena justru melahirkan iklim bisnis yang tidak kondusif. Studi Bank
Dunia (2004) menunjukkan, alasan utama investor khawatir berbisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi
makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemerintah daerah maupun pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar
tenaga kerja (Kuncoro, 2006).
Ketidaksabilan ekonomi makro itu misalnya diindikasikan dengan berbagai kebijakan makro yang justru melumpuhkan
dunia bisnis, besar maupun kecil. Seperti kenaikan harga BBM yang rata-rata lebih dari 120 %, kenaikan suku bunga,
kenaikan upah minimum, dan segera menyusul kenaikan tarif dasar listrik dan gas.
Ketidakpastian kebijakan contohnya adalah pemberlakuan PP No. 63/2003 yang diberlakukan surut sejak 1995 di
Batam. PP mengenai pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) tersebut
mengakibatkan 25 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dikabarkan akan hengkang dari Batam.
Mengenai pungli, reputasi birokrasi Indonesia tak usah diragukan lagi. Pungli telah ada sejak mencari bahan baku,
memproses input menjadi output, hingga tahapan ekspor. Rata-rata persentase pungli terhadap biaya ekspor setahun
adalah 7,5 % yang diperkirakan sebesar Rp 3 triliun atau sekitar 153 juta dolar AS! (Kuncoro, 2006).
Perizinan usaha juga sering dikeluhkan. Kegiatan bisnis sering tertunda karena untuk melakukan bisnis di Indonesia
butuh waktu 168 hari untuk mengurus perizinan berbelit-belit dengan biaya yang dapat mencapai rata-rata 14,5 % dari
rata-rata pendapatan pengusaha.

sumber :agusnuramin.wordpress.com
             indraprayoga.wordpress.com
www.gunadarma.ac.id